LHOKSUKON, News Citra Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan pembangunan seluruh hunian sementara (Huntara) bagi korban banjir rampung sebelum 15 Februari 2026. Desakan ini dilatarbelakangi oleh kedatangan bulan suci Ramadhan yang diperkirakan tiba pada 17 atau 18 Februari mendatang.
Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, menyampaikan hal tersebut kepada media pada Senin (9/2/2026). Berdasarkan data yang dihimpun DPRK, hingga saat ini baru tiga desa yang telah meresmikan Huntara, yaitu Desa Simpang Tiga dan Desa Tanjong Dalam di Kecamatan Langkahan, serta Desa Ulee Rubek Timu di Kecamatan Seunuddon.
Padahal, total Huntara yang harus dibangun mencapai 2.449 unit. Artinya, sebagian besar bangunan masih dalam tahap pengerjaan dan belum dapat difungsikan oleh para pengungsi.
“Selebihnya, hasil pemantauan kita, belum rampung. Bahkan ada titik yang baru 10 persen pembangunannya. Waktu kerja praktis sepekan lagi,” terang politisi Partai Aceh tersebut.
Arafat menekankan bahwa kondisi akan sangat memprihatinkan jika para korban banjir masih harus menjalankan ibadah sahur, tarawih, hingga berbuka puasa di dalam tenda pengungsian yang terbatas. Ia pun mengingatkan agar kecepatan pembangunan tidak mengorbankan kualitas fisik bangunan.
“Buatlah senyaman mungkin hunian sementara ini. Jangan sampai penderitaan korban banjir bertambah dalam bentuk lain selama di hunian sementara,” ujarnya.
Selain masalah hunian, Arafat juga mendesak kementerian terkait untuk segera mengerahkan alat berat tambahan ke Aceh Utara. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dasar pascabencana yang masih terbengkalai.
“Jika jalan dan jembatan sudah selesai seluruhnya layaknya sebelum bencana, rakyat kita yang rajin akan bangkit dengan mencari sumber pendapatannya sendiri,” tambahnya.
Tidak hanya infrastruktur fisik, Arafat juga menyoroti lambannya realisasi program kementerian di lapangan yang dinilai masih sebatas seremoni peluncuran. Salah satu contoh yang disoroti adalah program padat karya pertanian untuk pembersihan lumpur di area persawahan warga.
“Petani sangat menunggu pembersihan sawah itu, tapi sampai sekarang belum berjalan. Harap seluruh kementerian bisa mempercepat sesuai instruksi Presiden Prabowo,” pungkasnya.
Hingga saat ini, ribuan warga Aceh Utara masih menaruh harapan besar agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat tuntas tepat waktu, sehingga mereka bisa menyambut bulan suci Ramadhan di tempat tinggal yang lebih layak.(Adv).