![]() |
(Fuad Muktar.S.Sos.M.S.M Kadis PMPPKB Kabupaten Aceh Utara) |
Aceh Utara,News Citra Aceh – Kabupaten Aceh Utara terus menunjukkan komitmennya dalam membangun keluarga-keluarga yang sehat, mandiri, dan berkualitas. Hingga pertengahan tahun 2025 ini, sebanyak 852 gampong atau desa di Aceh Utara telah resmi berstatus Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), sebuah pencapaian signifikan dalam mendukung program nasional yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (DPMPPKB) Kabupaten Aceh Utara, Fuad Mukhtar, S.Sos., M.SM, menjelaskan bahwa Kampung KB merupakan strategi pembangunan berbasis keluarga yang terintegrasi, konvergen, dan berkelanjutan. Tujuannya tak lain adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui penguatan institusi keluarga di segala dimensinya.
“Kampung Keluarga Berkualitas bukan hanya sekadar label administratif. Ia adalah motor penggerak pembangunan dari tingkat akar rumput, tempat nilai-nilai kekeluargaan diperkuat, potensi lokal dioptimalkan, dan masyarakat diberdayakan,” jelas Fuad.
Apa Itu Kampung KB?
Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa atau kelurahan yang menjadi pusat integrasi berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan, dengan fokus utama pada penguatan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.
Konsep Kampung KB bersifat universal dan menjadi pendekatan pembangunan inklusif untuk mempercepat terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, Kampung KB tidak hanya menjadi wadah pelaksanaan program BKKBN, namun juga terintegrasi dengan sektor-sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi, dan lingkungan hidup.
Masyarakat Jadi Pelaku Utama
Pelaksanaan Kampung KB tidak berjalan secara top-down, melainkan berbasis pada partisipasi aktif masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan seluruh elemen lokal. Menurut Fuad Mukhtar, pemetaan pra-kondisi menjadi kunci utama kesuksesan pelaksanaan program ini.
“Kita tidak bisa menyalin satu model kampung KB untuk semua desa. Harus ada pemetaan sosial, kultural, dan ekonomi agar pelaksanaan program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat desa,” ujarnya.
Situs resmi BKKBN.go.id menyebutkan, pelibatan tenaga penggerak lokal sangat penting dalam menumbuhkan rasa kepemilikan dan keterlibatan aktif warga terhadap program Kampung KB. Dari sanalah kemudian lahir berbagai inovasi berbasis lokal yang mendorong kemandirian masyarakat.
Pengukuran Keberhasilan Kampung KB
Keberhasilan pelaksanaan Kampung KB tidak hanya diukur dari banyaknya desa yang memiliki status tersebut, namun juga dari sejauh mana program-program yang direncanakan dijalankan secara nyata di lapangan.
Pengamatan pelaksanaan dilakukan melalui platform digital Kampung KB, sementara dampak program diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Indeks ini memberi gambaran sejauh mana fungsi dan peran keluarga berjalan secara ideal dalam menciptakan keluarga berkualitas.
iBangga dibangun atas tiga dimensi utama:
Ketentraman: mencerminkan kestabilan dan keharmonisan dalam keluarga,
Kemandirian: memperlihatkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan pengambilan keputusan,
Kebahagiaan: menggambarkan kepuasan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.
Indeks ini dihitung berdasarkan data dasar dari aplikasi New SIGA (Sistem Informasi Keluarga) yang dikembangkan BKKBN untuk memantau kondisi keluarga di seluruh Indonesia.
Menuju Desa Tangguh dan Mandiri
Capaian 852 Kampung KB di Aceh Utara merupakan langkah konkret menuju desa yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Di tengah tantangan zaman dan disrupsi sosial-ekonomi, membangun keluarga berkualitas merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan wajah Indonesia di masa depan.
Fuad Mukhtar optimis bahwa seluruh gampong di Aceh Utara dapat segera menyandang status Kampung KB. Ia menegaskan bahwa pendekatan pembangunan berbasis keluarga ini harus terus diperkuat agar manfaatnya bisa dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat desa.
“Kita ingin memastikan bahwa tidak ada keluarga yang tertinggal. Dengan membangun keluarga, kita sedang membangun masa depan Aceh Utara dan Indonesia,” pungkas Fuad. (Adv).