BANDA ACEH, Nesw Citra Aceh — Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Samudera Pase, Saiful Bahri, atau yang akrab disapa Pon Yaya, menilai berbagai kritik dan pandangan negatif yang belakangan ini ditujukan kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang dikenal sebagai Mualem, perlu disikapi secara objektif dan proporsional. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan sejumlah langkah strategis dan capaian nyata yang telah diperjuangkan gubernur selama memimpin pemerintahan daerah, di tengah derasnya serangan politik dan opini yang beredar luas di media sosial.
“Dalam beberapa hari terakhir, kita melihat banyak narasi yang cenderung mendiskreditkan Mualem. Padahal, di balik itu semua, beliau sedang bekerja keras memperjuangkan kepentingan Aceh hingga ke tingkat nasional demi kesejahteraan seluruh rakyat,” ujar Saiful Bahri saat memberikan keterangan pers di Banda Aceh, Kamis (14/5/2026).
Salah satu capaian besar yang patut mendapat apresiasi penuh, menurut Pon Yaya, adalah keberhasilan pemerintah daerah dalam memperjuangkan perpanjangan masa berlakunya serta besaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Dana ini merupakan wujud nyata amanah perdamaian yang lahir dari Perjanjian Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005, yang menjadi tulang punggung pembangunan di tanah rencong.
Sebelumnya, skema Dana Otsus Aceh ditetapkan sebesar 2 persen dari total Dana Alokasi Umum (DAU) nasional untuk periode tahun 2008 hingga 2022. Besaran tersebut kemudian disesuaikan menjadi 1 persen pada periode 2023–2027. Mengemban amanah sebagai Gubernur Aceh untuk periode 2025–2030, Mualem memiliki tugas berat untuk memastikan kelanjutan dana ini. Berkat perjuangan yang tak kenal lelah, pemerintah pusat akhirnya menyetujui perpanjangan Dana Otsus Aceh dengan besaran kembali ke angka 2 persen yang berlaku selama 20 tahun ke depan.
“Sebagai pemimpin daerah, salah satu tugas terberat Mualem adalah memastikan Dana Otsus ini tetap mengalir untuk pembangunan Aceh. Alhamdulillah, hasilnya sudah ada di depan mata; persetujuan perpanjangan selama 20 tahun dengan besaran 2 persen kembali telah dikantongi. Ini adalah kemenangan bersama bagi seluruh rakyat Aceh,” tegasnya.
Selain soal dana otonomi khusus, Pon Yaya juga menyoroti keberhasilan Mualem dalam memperjuangkan kedaulatan wilayah. Ia menyebutkan, gubernur turun langsung ke garis terdepan untuk memperjuangkan pengembalian administrasi empat pulau Aceh yang sebelumnya sempat masuk ke dalam wilayah pengelolaan Provinsi Sumatera Utara. Berkat ketegasan dan perjuangan yang dilakukan, persoalan ini akhirnya dapat diselesaikan demi keadilan dan hak sejarah masyarakat Aceh.
“Beliau tidak ragu hadir langsung di barisan terdepan demi menegaskan hak wilayah Aceh. Alhamdulillah, persoalan empat pulau itu kini sudah menemukan titik terang dan diselesaikan dengan baik demi ketenangan dan kepentingan masyarakat kita,” tambahnya.
Menyikapi polemik yang belakangan mengemuka terkait anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), Pon Yaya meminta masyarakat memahami konteks dan kondisi riil fiskal daerah saat ini. Ia menjelaskan, langkah yang diambil pemerintah bukanlah pemotongan anggaran, melainkan upaya pembenahan sistem dan perbaikan data agar pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih akurat, tepat sasaran, dan berkualitas.
Ia kembali mengutip penegasan tegas yang disampaikan Mualem terkait hal tersebut. “Saya menegaskan bahwa anggaran Jaminan Kesehatan Aceh bukan dipotong, melainkan sedang kami evaluasi secara menyeluruh agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ucap Mualem dalam salah satu pernyataannya yang dikutip Pon Yaya.
Lebih lanjut, Pon Yaya memaparkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini hanya berkisar di angka Rp11 triliun. Keterbatasan ini menuntut pemerintah untuk melakukan penyesuaian dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program pembangunan secara bijak, terukur, dan berkeadilan agar tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang.
Di akhir pernyataannya, Pon Yaya mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, pemuka agama, dan kaum intelektual untuk menghentikan segala bentuk narasi yang berpotensi memperkeruh suasana politik di Aceh. Ia meminta agar masyarakat memberikan kepercayaan dan ruang kerja yang cukup bagi Mualem serta jajarannya untuk menuntaskan berbagai agenda pembangunan yang telah direncanakan demi kemajuan Aceh.
“Maafkan Mualem jika dalam perjalanannya belum mampu memuaskan harapan dan keinginan semua pihak secara sempurna. Namun satu hal yang pasti, beliau terus berjuang habis-habisan demi harga diri, kehormatan, dan kepentingan rakyat Aceh. Mari kita dukung dan berikan kesempatan beliau bekerja,” tutup Pon Yaya.(Jf).